Sukoharjo – Amir Mahmud Center (AMC) menegaskan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang harus tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. AMC menilai, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian mana pun merupakan langkah keliru yang berpotensi melemahkan stabilitas nasional serta merusak desain sistem presidensial.
Direktur AMC, Dr. Amir Mahmud, menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan kebutuhan strategis negara. Posisi tersebut dinilai krusial dalam menjaga keamanan nasional, supremasi hukum, serta keutuhan demokrasi.
"Pengaturan Polri di bawah Presiden bukan hanya konstitusional, tetapi juga rasional dan strategis. Polri tidak boleh ditarik ke bawah kementerian mana pun karena akan merusak desain keamanan nasional," ujar Amir dalam konferensi video, Kamis (29/1/2026) malam.
Ia menekankan, secara yuridis kedudukan Polri di bawah Presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut, menurutnya, merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan presidensial.
"Kejelasan hierarki ini bukan formalitas. Ini adalah syarat utama efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, akuntabilitas publik, serta profesionalisme aparat penegak hukum," tegasnya.
Amir menambahkan, Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memberikan jaminan kuat terhadap tegaknya negara hukum dan penguatan demokrasi. Struktur ini juga dinilai mampu menjaga independensi Polri dari kepentingan sektoral maupun tarik-menarik politik di level kementerian.
"Polri di bawah Presiden adalah pilar stabilitas nasional. Posisi ini tidak boleh dialihkan ke kementerian mana pun karena menyangkut kepentingan strategis bangsa dan negara," tandasnya.
0 Komentar